Konaweinfo.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sempat tampil garang dengan mengambil sikap tegas untuk menghentikan aktivitas hauling PT MCM di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe. Namun, upaya itu menjadi tanda tanya besar ketika plang penghentian yang dipasang justru hilang tanpa jejak, menimbulkan keraguan soal efektivitas pengawasan dan koordinasi antar dinas di lingkungan Pemprov Sultra.
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sultra, Fahri, mengatakan bahwa kasus ini sudah dilaporkan ke tim penegakan hukum (Gakkum).
“Sudah masuk ranah tim Gakkum, Pak. Kami sudah dilaporkan ke tim Gakkum,” ujarnya singkat.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra, Rajulan, yang juga menjabat sebagai ketua tim Gakkum, justru mengarahkan media untuk berkomunikasi dengan Dinas Bina Marga, karena mereka yang memiliki kewenangan atas jalan dan perizinan hauling.
“Coba hubungi Kadis Bina Marga, karena mereka yang punya jalan dan yang mengeluarkan izin,” kata Rajulan.
Sikap saling lempar tanggung jawab antar OPD ini menimbulkan keraguan masyarakat tentang keseriusan Pemprov Sultra dalam mengawasi aktivitas perusahaan di daerahnya. Hilangnya plang penghentian ini dinilai sebagai cerminan lemahnya koordinasi dan pengawasan.
Warga setempat dan tokoh masyarakat berharap agar tim Gakkum segera bertindak tegas, sehingga aktivitas hauling PT MCM tidak merusak infrastruktur dan tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.