Konaweinfo.com – Kondisi ekonomi nasional tengah menghadapi tekanan berat. Krisis fiskal kian terasa, salah satunya ditandai dengan kebijakan sejumlah pemerintah daerah yang serentak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun ini.
Kenaikan tersebut memicu gelombang aksi demonstrasi di berbagai daerah. Pasalnya, beban PBB dinilai memberatkan masyarakat yang sudah tertekan dengan situasi ekonomi.
Sekretaris Umum Tamalaki Sultra, Ahmad Zainul, menilai fenomena ini tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, persoalan kenaikan pajak bukan sekadar soal kebijakan daerah, melainkan gambaran kondisi fiskal nasional yang sedang bermasalah.
“Kami berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tepat agar kenaikan pajak tidak berlangsung cepat. Harus ada penyesuaian yang mempertimbangkan kemampuan masyarakat secara umum,” ujarnya, Minggu (31/8/2025).
Ahmad menegaskan bahwa pengerahan aparat untuk meredam aksi masyarakat bukan solusi jangka panjang. Yang dibutuhkan, katanya, adalah langkah nyata memperbaiki ekonomi di tingkat bawah.
“Pemulihan kesenjangan ekonomi, ancaman PHK massal, dan turunnya daya beli masyarakat harus segera diatasi agar stabilitas negara bisa terwujud,” pungkasnya.