Konaweinfo.com – Aliansi Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Teknik se-Sultra resmi menyampaikan sembilan poin tuntutan kepada DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin (1/9/2025) sore.
Penandatanganan tuntutan berlangsung di Gedung DPRD Sultra dan disaksikan langsung Kapolda Sultra serta Danrem 143/Halu Oleo.
Aspirasi ini berasal dari BEM Teknik Universitas Halu Oleo (UHO) dan Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) yang kemudian disatukan dalam forum KBM Teknik.
Dalam tuntutannya, mahasiswa menolak tunjangan DPR RI, mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor, serta meminta transparansi pengelolaan anggaran APBN dan APBD termasuk program makan bergizi gratis.
Mereka juga menuntut Polri bertanggung jawab atas meninggalnya almarhum Affan Kurniawan dan pelanggaran HAM lainnya, mendesak Kapolri membebaskan seluruh massa aksi yang ditahan, serta meminta DPR RI untuk merekomendasikan pencopotan Kapolri.
Selain itu, mahasiswa menolak tindakan represif aparat terhadap massa aksi, mendesak pengusutan tuntas kasus pelanggaran HAM di Sultra termasuk meninggalnya Randi dan Yusuf pada 26 September 2019, serta menuntut penghentian izin tambang di kawasan konservasi dan proyek strategis nasional yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, agraria, dan kerusakan lingkungan.
Ketua DPRD Sultra menegaskan pihaknya berkomitmen menindaklanjuti seluruh poin tuntutan mahasiswa tersebut. Bahkan, ia berjanji akan berangkat bersama perwakilan aliansi KBM Teknik Sultra ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ini langsung kepada Presiden RI dan pimpinan DPR RI di Senayan
“Aspirasi ini akan kami bawa bersama-sama ke DPR RI. DPRD Sultra siap mengawal dan menindaklanjuti semua poin yang disampaikan adik-adik mahasiswa,” tegas Ketua DPRD Sultra.