Konaweinfo.com – Aksi ratusan sopir truk yang memprotes penutupan aktivitas tambang pasir di Konawe menuai sorotan hukum. Di tengah keluhan sopir soal anjloknya penghasilan, pengamat hukum pertambangan, Muh Hajar, menegaskan bahwa penutupan tambang ilegal merupakan konsekuensi aturan hukum yang tidak bisa ditawar.
Ratusan sopir truk mendatangi Kantor DPRD Konawe, Senin (2/2/2026), untuk menyuarakan keberatan atas terhentinya aktivitas tambang pasir yang selama ini menjadi sumber muatan utama mereka. Para sopir menilai kebijakan tersebut berdampak langsung pada lumpuhnya mata pencaharian ratusan keluarga.
Dihimpun dari berbagai informasi, perwakilan sopir, Risjon, menyebut penghentian tambang telah berlangsung lebih dari sepekan sejak adanya laporan dugaan tambang pasir ilegal di wilayah Sungai Konaweeha ke Polda Sulawesi Tenggara. Akibatnya, puluhan hingga ratusan armada terpaksa terparkir tanpa muatan.
Menurut Risjon, pemerintah seharusnya lebih jeli dalam menyikapi persoalan tersebut agar penegakan hukum tidak menimbulkan efek domino bagi para pekerja lapangan. Ia juga menekankan pentingnya keadilan dalam penertiban tambang pasir.
Menanggapi aksi tersebut, waega setempat Muh Hajar menilai tuntutan sopir keliru sasaran. Ia menegaskan bahwa persoalan utama berada pada legalitas lahan tambang, bukan pada aktivitas angkutan.
“Yang ditutup adalah tambang pasir ilegal, bukan armada truk. Penutupan dan pembukaan tambang adalah ranah Undang-Undang Minerba, bukan undang-undang angkutan jalan. Sopir jangan dijadikan tameng kepentingan usaha di lahan yang tidak berizin,” tegas Muh Hajar.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Konawe, Dedi, S.E., mengakui masih banyak aktivitas penambangan pasir di bantaran Sungai Konaweeha yang belum mengantongi izin resmi.
DPRD, kata dia, akan menyampaikan aspirasi para sopir kepada pemerintah daerah dan mendorong penataan perizinan agar konflik serupa tidak terus berulang.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan kondusif.