KOLUT, KONAWEINFO.COM – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk melakukan supervisi terhadap kasus dugaan korupsi pembangunan Bandara Kolaka Utara tahun anggaran 2020–2021.
Desakan tersebut disampaikan saat Ampuh Sultra menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, mengatakan permintaan supervisi itu didasari hasil kajian internal. Menurutnya, ada ketidakadilan dalam penanganan kasus oleh Kejaksaan Negeri Kolaka, karena Bupati Kolaka Utara selaku penanggung jawab anggaran tidak dilibatkan sebagai pihak yang diperiksa.
“Bupati Kolaka Utara ini sangat aktif dalam proses pembangunan bandara, mulai dari menunjuk keluarganya sebagai kontraktor hingga melakukan pinjaman Rp100 miliar ke Bank Sultra. Tapi untuk konsekuensi hukum, seolah-olah beliau tidak tahu apa-apa,” kata Hendro.
Hendro meyakini, jika KPK mengambil alih penanganan kasus tersebut, proses hukum akan lebih transparan dan tuntas, termasuk mengungkap peran bupati.
Senada, Koordinator Aksi Tomi Dermawan menilai kasus ini akan pincang jika bupati lolos dari jerat hukum. Ia membandingkannya dengan kasus korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur yang menjerat bupati setempat.
“Kasusnya hampir sama, hanya beda proyek. Modusnya pun mirip, sama-sama meminta tambahan anggaran,” ujarnya.
Ampuh Sultra menegaskan akan terus mengawal kasus korupsi pembangunan Bandara Kolaka Utara hingga tuntas. “Bupati Kolaka Utara harus segera diperiksa. Kami akan kawal sampai selesai,” tutup Hendro.