Konaweinfo.com – Krisis kemanusiaan dan kehancuran lingkungan tengah berlangsung di Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.
Dua perusahaan tambang raksasa, PT. Timah Investasi Mineral (TIM) dan PT. Trias Jaya Agung (TJA), dituding menjadi biang kerok bencana ekologis dan sosial yang kini menjerat kehidupan ratusan warga.
Konsorsium Pemuda Mahasiswa Sultra-Jakarta dengan tegas menyuarakan perlawanan atas eksploitasi brutal yang dilakukan tanpa ampun terhadap tanah, laut, dan kehidupan masyarakat setempat.
“Ini bukan sekadar kerusakan lingkungan, ini adalah perampasan ruang hidup! Ini kejahatan kemanusiaan!” tegas Muhammad Rahim, juru bicara Konsorsium, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Senin (21/4/2025).
Sejak kehadiran dua perusahaan tambang tersebut, masyarakat Desa Baliara yang sebagian besar menggantungkan hidup pada laut dan pertanian dipaksa menghadapi kenyataan pahit: laut tercemar, hasil tangkapan nyaris tak ada, rumput laut membusuk, dan penghasilan anjlok drastis.
Sekitar 300 kepala keluarga kini hidup dalam bayang-bayang kemiskinan akibat aktivitas tambang yang diduga tak terkendali dan merusak.
Rahim juga menyatakan bahwa pemerintah daerah dan pusat telah gagal total melindungi warganya.
“Pemerintah tutup mata, tutup telinga! Mereka seolah mengizinkan kehancuran ini terjadi atas nama investasi!” katanya lantang.
“Ekosistem pesisir rusak, air laut berubah menjadi lumpur racun, dan ruang hidup warga dihabisi perlahan tapi pasti,” tambahnya.
Tak hanya menghancurkan ekonomi warga, aktivitas tambang ini mulai menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan, terutama bagi anak-anak dan generasi muda.
Limbah berbahaya mencemari tanah, air, dan udara mengubah desa yang dulu subur menjadi zona merah krisis kesehatan.
Konsorsium pun mengumumkan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dalam waktu dekat dengan tiga tuntutan keras:
1. GAKKUM KLHK segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh dan menindak tegas PT. TIM dan PT. TJA atas dugaan pelanggaran eksploitasi lingkungan yang sistematis dan merusak.
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diminta menjatuhkan sanksi tegas, mulai dari sanksi administratif, hukum, hingga pencabutan izin operasi bila ditemukan pelanggaran.
3. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, diminta segera menghentikan seluruh aktivitas tambang yang dilakukan dua perusahaan tersebut dan mengambil langkah nyata dalam menyelamatkan masyarakat Baliara dari kehancuran total.
“Kami tidak akan diam! Negara harus hadir! Jika pemerintah terus bungkam, maka kami akan turun ke jalan! Karena kami percaya, diam berarti membiarkan anak cucu kita mewarisi tanah yang mati dan laut yang beracun,” tutup Rahim dengan suara penuh amarah dan tekad.