Kendari – Dewan Pimpinan Daerah Corong Aspirasi Rakyat Konawe Kepulauan (DPD CORAK KONKEP) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (20/5/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan agar KPK segera mengusut tuntas dugaan korupsi dana fiktif di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan senilai Rp1,2 miliar.
Ketua Umum DPD CORAK KONKEP, Sandi Nayoyan, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah fakta baru selama mengikuti proses persidangan perkara tersebut di Pengadilan Tipikor Kendari.
Menurutnya, terdapat empat nama yang diduga ikut menikmati aliran dana hasil tindak pidana korupsi.
“Berdasarkan fakta persidangan, ada beberapa pihak yang disebut turut menerima aliran dana fiktif. Kami meminta KPK segera memeriksa dan mengusut keterlibatan mereka,” ujar Sandi dalam keterangannya kepada media.
Ia menyebut empat nama yang diduga menerima aliran dana tersebut terdiri dari dua mantan anggota DPRD, seorang mantan wakil bupati, serta seorang oknum sekretaris daerah yang masih aktif menjabat.
Sandi menilai penanganan perkara oleh Kejaksaan Negeri Konawe belum menyentuh seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Karena itu, pihaknya meminta KPK RI mengambil alih dan mengusut perkara hingga tuntas.
“Harusnya semua pihak yang diduga menikmati aliran dana hasil kejahatan ikut dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.
Selain itu, DPD CORAK KONKEP juga meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti seluruh fakta yang terungkap di persidangan, termasuk menelusuri kemungkinan adanya penerima aliran dana lain yang belum tersentuh proses hukum.
Dalam aksinya, massa membawa sejumlah spanduk dan tuntutan agar penanganan perkara dugaan korupsi dana Inspektorat Konkep dilakukan secara transparan dan tanpa tebang pilih.
Sandi Nayoyan menambahkan, pihaknya akan kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II di depan kantor Kejaksaan Agung RI.
Aksi lanjutan itu bertujuan mendesak Kejaksaan Agung segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat menerima aliran dana laporan fiktif di tubuh Inspektorat Konawe Kepulauan.
“Kami berharap aparat penegak hukum serius mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat, agar perkara ini terang benderang dan tidak berhenti pada satu atau dua orang saja,” pungkasnya.