Konaweinfo.com — Jakarta kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (26/11/2025).
Ini merupakan aksi kedua mereka dengan tuntutan yang sama mendesak KPK mengambil alih dan mengusut dugaan korupsi pada proyek jalan Mataiwoi–Abuki di Kabupaten Konawe.
Proyek pengaspalan sepanjang sekitar 4,5 kilometer dengan anggaran Rp18 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 itu kembali menuai sorotan publik setelah sejumlah bagian jalan mengalami kerusakan cukup parah meski baru beroperasi kurang dari satu tahun.
Warga yang melintas disebut kerap mengeluhkan retakan dan amblasnya sejumlah titik, yang dinilai tidak wajar untuk proyek baru.
Mahasiswa menilai kerusakan tersebut menguatkan dugaan adanya penyimpangan dalam proses pengerjaan, mulai dari kualitas material hingga pelaksanaan konstruksi. Mereka juga mempertanyakan proses pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh dinas terkait.
Koordinator aksi, Muh. Arsandi, menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab harus diperiksa secara menyeluruh.
“Kondisi jalan itu bukan kerusakan ringan. Untuk proyek Rp18 miliar, kualitasnya tidak pantas seperti itu. Kami mendesak KPK memeriksa Kepala Dinas SDA/Bina Marga Sultra Pahri Yamsul, kontraktor PT Elfatih Arsa Putra, dan PPK proyek,” ujarnya.
Menurut mahasiswa, dugaan penyimpangan semakin kuat karena hingga kini tidak ada kejelasan dari aparat penegak hukum di Sulawesi Tenggara terkait perkembangan penyelidikan awal. Mereka menilai proses yang berjalan justru stagnan.
Arsandi menambahkan bahwa pihaknya meminta KPK menurunkan tim teknis independen untuk menilai kualitas konstruksi di lapangan.
“Kami ingin penilaian objektif, bukan hanya laporan atas kertas. Kondisi jalan harus diperiksa langsung agar jelas apakah ada pelanggaran spesifikasi,” katanya.
Inisiator aksi, Rahim, menyebut demonstrasi ini bukan sekadar protes, tetapi bentuk pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara.
“Kami bukan hanya menyoroti kerusakan jalan, tetapi pola yang berulang dalam proyek pemerintah. Jika dibiarkan, potensi kerugian negara akan terus terjadi,” ujarnya.
Mahasiswa juga menegaskan bahwa aksi kedua ini dilakukan karena tidak ada perkembangan signifikan setelah aksi pertama. Mereka berkomitmen untuk terus mendesak KPK hingga ada langkah konkret dalam pengusutan kasus tersebut.
“Kami mahasiswa asal Konawe yang kuliah di Jakarta. Kami tahu betul kondisi di lapangan dan mendengar keluhan masyarakat. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan,” tutup mereka.