Konaweinfo.com – Bupati Konawe, Yusran, meluapkan kekesalannya saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Bupati Konawe, Senin pagi (21/4/2025). Dalam arahannya, ia menegaskan tidak akan mentolerir adanya program-program dinas yang dijalankan tanpa koordinasi dan persetujuan pimpinan.
“Saya minta jangan bikin program sendiri-sendiri. Jangan membuat kegiatan tanpa konsultasi. Dalam mengelola negara ini ada aturannya, jangan seenaknya,” tegas Yusran di hadapan seluruh ASN.
Salah satu sorotan utamanya adalah terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) yang diketahui memiliki serapan anggaran hingga 38 persen. Namun menurut Yusran, program-program yang dijalankan dinas tersebut belum tentu menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Dinas Pemerintahan Desa akan kita evaluasi. Saya minta kepada Pak Sekda untuk memanggil seluruh kepala desa pada hari Rabu ini. Kita dudukkan semuanya, kita bahas,” ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan para peserta apel.
Selain soal program, Bupati juga menyoroti persoalan penggunaan aset daerah, terutama kendaraan dinas. Ia menegaskan akan menindak tegas oknum yang masih menguasai kendaraan tanpa kejelasan tugas maupun izin resmi.
“Kami sudah tegaskan, akan ditindak oknum yang masih menguasai kendaraan dinas. Kami minta itikad baiknya untuk segera mengembalikan aset negara,” tegasnya.
Untuk memastikan hal itu berjalan efektif, Wakil Bupati Konawe, Syamsul Ibrahim, juga turun tangan. Ia menginstruksikan seluruh ASN yang memegang kendaraan dinas untuk membawanya ke lapangan pada Selasa (22/4/2025) pukul 07.00 WITA, guna dilakukan pengecekan menyeluruh.
“Akan dicek semua kendaraan dinas. Kita tertibkan. Supaya yang belum kebagian kendaraan juga bisa dapat,” kata Syamsul.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan intelijen internal, yang menyebut adanya sejumlah oknum termasuk di antaranya Kasatpol PP yang diduga menyimpan kendaraan lebih dari jumlah yang seharusnya.
“Saya minta dikembalikan besok. Tidak boleh ada yang bermain-main soal aset,” tegasnya.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe dalam menegakkan kedisiplinan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran dan aset daerah.
Yusran menegaskan, Pemkab tidak akan memberikan ruang bagi ASN yang bekerja di luar mekanisme resmi, baik dalam menyusun program maupun dalam menggunakan fasilitas negara.
“Semua harus sesuai jalur. Jangan ada yang merasa bisa jalan sendiri. Ini pemerintahan, bukan perusahaan pribadi,” tutupnya.
Penertiban ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola birokrasi yang lebih tertib, efisien, dan bertanggung jawab, demi terciptanya pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat Konawe.